RUU dan Persoalan Personal


Tjoet, kelahiran Aceh Besar, yang kemudian menyertai suaminya pindah kerja ke Banda Aceh, berniat melunasi utang suaminya yang tewas dilibas tsunami akhir Desember 2004.

Caranya dengan menjual tanah yang didapat selama mereka berumah tangga. Ternyata, Tjoet gagal menjual tanah tersebut dan bahkan mendapatkannya pun tidak. Tanah itu diklaim sebagai milik kerabat suami Tjoet. Pasalnya, Tjoet yang beranak dua dari pernikahan itu tak bisa membuktikan dia benar-benar istri sah. Tjoet tak pernah mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama (KUA). Orang bilang, perkawinan Tjoet sebagai pernikahan siri yang sah menurut agama.

Pengalaman Tjoet bukan kisah fiktif dan hanya satu dari berderet kisah nyata yang dilaporkan Linda Christanty dalam buku True Stories from Aceh: From Red-and-White ID Cards to Marriage Certificates (di-inggris-kan James Boyd, terbitan GTZ Good Governance in Population Administration, November 2009). Maknanya sangat jelas, persoalan status perkawinan bukanlah persoalan personal, privat, yang tak perlu diurus dan diatur dalam perundang-undangan sebagaimana dikesankan banyak pihak, termasuk media.

Perkawinan bukanlah sebatas hubungan perseranjangan antara seseorang dan seseorang lain, tetapi lebih jauh lagi menyangkut konsekuensi hukum yang berlaku bagi pasangan yang menikah dan anak keturunannya.

Dua respons
Dengan diwacanakannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ke dalam Program Legislasi Nasional tahun 2010, setidaknya ada dua respons utama yang muncul ke permukaan. Pertama, wilayah privat tak usah diurus negara. Kedua, ”mempertentangkan” hukum agama dengan hukum negara sehingga muncul adagium: jika agama melegalkan, kenapa negara mengharamkan!

Berkait dengan respons pertama, dengan contoh kasus Tjoet, perkara pernikahan berada dalam wilayah privat-personal-individual dengan sendirinya sudah terbantah. Contoh lain, perkawinan Bambang dengan Mayang. Penolakan Halimah, istri awal, atas perceraian dan pengadilan pun tidak memberikan izin perkawinan kedua Bambang sebagai salah satu syarat utama perkawinan kedua kian mempertegas perkawinan dan perceraian bukanlah kelanjutan kisah cinta segitiga belaka. Akibatnya, anak dari perkawinan Bambang-Mayang tak berhak peroleh warisan kecuali hibah.

Merespons isu kedua yang memberikan kesan agar negara tak mengutak-atik aturan agama perihal perkawinan, sesungguhnya titik tumpunya lebih pada persoalan tafsir, atau ijtihad. Yang satu menitikberatkan pada teks literal-tekstual yang diyakini sebagai rujukan yuridis, sementara yang lain menumpukan pada tafsir yang berorientasi pada kemaslahatan atau kebaikan umat.

Dengan demikian, sama-sama menyitir sabda Nabi Muhammad perihal perkawinan, ”umumkan perkawinan dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana” dan ”adakanlah pesta perkawinan walau dengan menyembelih seekor kambing, yakni dengan mengundang makan walaupun beberapa orang” (masing-masing dari Hadis Riwayat at-Tirmidzi melalui Aisyah Radiatul Anhu dan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim berdasar Anas Ibnu Malik), pihak pertama sudah merasa cukup perkawinan dilakukan di depan penghulu di dalam masjid. Sementara bagi pihak lain, masjid bermakna tempat yang banyak orang (sehingga jangan menyembunyikan status perkawinan) yang dipertegas kehadiran undangan (yang berarti ada saksi yang menjadi rujukan) dan pernyataan di hadapan khalayak dengan saksi terpercaya, dapat diterjemahkan sebagai pencatatan perkawinan.

Tanpa percatatan, terbukti nasib Tjoet tak terhargai. Juga berdasar banyak riset, nikah siri cenderung membawa mudarat ketimbang manfaat, terutama bagi perempuan.

Persoalannya, jika RUU Perkawinan mewacanakan pemidanaan terhadap pelaku nikah siri, adakah nikah siri kemudian begitu saja digeser menjadi nikah sah, sementara nikah siri selama ini cenderung menjadi ”jalan keluar” laku poligami yang tak mendapat izin pengadilan serta penolakan istri pertama?

Memperbandingkan RUU ini dengan hukum agama tentu bukan mengada-ada. Persoalannya, sesungguhnya tafsir atas ayat agama tak pernah tunggal. Contoh klasik, Tunisia yang kuat agamanya ternyata memiliki pasal pemidanaan denda dan penjara bagi pelaku poligami.

Di selatan Maroko, suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga bisa digugat cerai, harus memberikan santunan kepada bekas istri, dan sebagai ritual perceraian, suami harus menyelenggarakan pesta besar bagi khalayak. Pesan moralnya: status janda perlu dinyatakan terbuka bukan sesuatu yang nista dan tercela karena justru suami/lelakilah yang menjadi sumber petaka.

Pertanyaan pentingnya: pesan moral apakah dalam pewacanaan RUU ini? Saya berharap: ada pemihakan kepada perempuan mengingat beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam selama ini dinilai masih kurang memberikan ruang bagi kesetaraan dan keadilan perempuan.

(ditulis oleh Veven Sp Wardhana), sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/25/03093959/ruu.dan.persoalan.personal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s